Pemerintah memastikan pembahasan rencana pembangunan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) bakal dilaksanakan pekan ini. Bahkan kini muncul ide untuk memisahkan program pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dari proyek besar itu.
"Saya kira minggu ini (pembahasannya). Kalau kepastiannya saya rasa bisa ditanyakan ke pihak Menko ya," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, di kantornya, Jakarta, Senin 16 Juli 2012.
Menurut Armida, saat ini kementerian terkait di bawah koordinasi kementerian koordinator bidang perekonomian tengah mengkaji beberapa opsi yang dimungkinkan.
Armida menjelaskan, opsi pemisahan pembangunan JSS tersebut, menambah opsi-opsi yang sudah menggelontor selama beberapa pekan terakhir. Salah satu opsi yang muncul adalah usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar proyek awal pembangunan JSS dilakukan dengan menggunakan dana APBN.
Pemerintah, lanjutnya, sangat berhati-hati terkait dengan proyek ini. Alasannya, investasi yang dibutuhkan untuk proyek itu terbilang sangat besar. Selain itu, salah satu opsi yang muncul adalah penyertaan anggaran APBN dalam proyek interkoneksi dua pulau tesebut.
"Kalau pakai APBN berarti harus ada pembahasan dengan DPR, bagaimana apakah akan mulai 2012 atau 2013 kan," tambahnya.
Dirinya menegaskan, pemerintah harus satu suara dalam merealisasikan proyek ini. Untuk itu dirinya saat ini menunggu koordinasi dari Menko perekonomian guna membahas hal ini.
"Harus ketemu, tidak hanya kementerian keuangan,"katanya. (sj) sumber: http://bisnis.news.viva.co.id
Armida menjelaskan, opsi pemisahan pembangunan JSS tersebut, menambah opsi-opsi yang sudah menggelontor selama beberapa pekan terakhir. Salah satu opsi yang muncul adalah usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar proyek awal pembangunan JSS dilakukan dengan menggunakan dana APBN.
Pemerintah, lanjutnya, sangat berhati-hati terkait dengan proyek ini. Alasannya, investasi yang dibutuhkan untuk proyek itu terbilang sangat besar. Selain itu, salah satu opsi yang muncul adalah penyertaan anggaran APBN dalam proyek interkoneksi dua pulau tesebut.
"Kalau pakai APBN berarti harus ada pembahasan dengan DPR, bagaimana apakah akan mulai 2012 atau 2013 kan," tambahnya.
Dirinya menegaskan, pemerintah harus satu suara dalam merealisasikan proyek ini. Untuk itu dirinya saat ini menunggu koordinasi dari Menko perekonomian guna membahas hal ini.
"Harus ketemu, tidak hanya kementerian keuangan,"katanya. (sj) sumber: http://bisnis.news.viva.co.id
-
0 komentar:
Posting Komentar